Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Kota Depok hadir bak angin segar di tengah hiruk-pikuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang selalu menyisakan kecemasan. Niat mulianya jelas: menjadi jaring pengaman sosial agar tidak ada satu pun anak di Kota Depok yang putus sekolah hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri atau terkendala biaya.
Sebagai praktisi pendidikan yang akan duduk bersama para pemangku kebijakan dan kepala sekolah dalam forum Indoraya Today, saya melihat RSSG ini memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah Keadilan Akses sebuah upaya heroik pemerintah kota untuk menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya.
Namun, ada wajah kedua yang tidak boleh luput dari perhatian kita, yaitu wajah Kualitas Mutu. Pertanyaan besarnya adalah: Apakah “sekolah gratis” lantas berarti “sekolah seadanya”? Tentu tidak boleh demikian. Jika kita hanya memindahkan anak dari status “tidak sekolah” ke sekolah dengan kualitas pembelajaran yang usang, kita hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Pergeseran Fokus: Dari Fasilitas ke Pedagogi
Tantangan terbesar RSSG bukan sekadar pada kecukupan kursi atau gedung sekolah (hardware), melainkan pada kualitas guru (humanware). Kita berada di Era Industri 5.0, di mana kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap dunia kerja dan pendidikan.
Dalam konteks ini, sekolah berkualitas tidak lagi ditentukan oleh kemewahan fasilitas fisik, melainkan oleh ketajaman praktik pedagogis gurunya. Guru tidak lagi sekadar mentransfer pengetahuan karena Google dan AI bisa melakukan itu lebih cepat tetapi harus bertransformasi menjadi mentor yang melatih kemampuan bernalar kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah.
Oleh karena itu, saya mendorong adanya inovasi dalam pemanfaatan dana RSSG. Subsidi tidak boleh habis hanya untuk operasional rutin. Harus ada alokasi strategis untuk Skema Insentif Guru Penggerak AI (I-GPAI).
Bayangkan jika guru-guru di sekolah RSSG dilatih bukan sekadar untuk “tahu” teknologi, tetapi untuk menggunakan tools AI (yang banyak tersedia gratis) sebagai alat bantu merancang pembelajaran yang menantang nalar siswa. Insentif diberikan bukan karena mereka hadir di ruang pelatihan, tetapi berbasis bukti: apakah mereka mampu membuat modul ajar berbasis AI? Apakah tugas-tugas yang mereka berikan ke siswa menuntut analisis tingkat tinggi (C4-C6)? Inilah bentuk akuntabilitas mutu yang sesungguhnya.
Menjawab Kegalauan Kepala Sekolah: Cashflow dan Identitas
Tentu, bicara soal kualitas terasa muluk jika dapur sekolah tidak mengebul. Di lapangan, saya mendengar betul keluhan para kepala sekolah swasta. Dua “penyakit” utama mereka adalah arus kas (cashflow) yang terganggu akibat pencairan subsidi yang tidak sinkron dengan biaya riil bulanan, serta beban administrasi yang, jujur saja, seringkali melelahkan.
Solusinya harus taktis. Pemerintah perlu memecah program peningkatan mutu ke dalam fase-fase kecil yang sesuai dengan termin pencairan dana, sehingga tidak membebani sekolah. Selain itu, administrasi harus disederhanakan lewat satu template baku yang disepakati bersama. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran, jangan biarkan energi mereka habis hanya untuk mengurus kuitansi yang rumit.
Selain itu, ada kekhawatiran soal hilangnya identitas. Sekolah swasta hidup dari kekhasannya unique value proposition (UVP) baik itu berbasis agama, karakter, atau keunggulan tertentu. RSSG tidak boleh menjadi program “seragam” yang mematikan warna-warni ini. Justru, program pelatihan guru dan kurikulum RSSG harus menjadi platform yang fleksibel, di mana setiap sekolah bisa menyuntikkan nilai-nilai UVP ke dalam proyek pembelajaran siswa.
Jembatan Transisi SD ke SMP
Terakhir, RSSG tidak bisa berdiri sendiri sebagai program jenjang SMP/MTs. Keberhasilannya sangat bergantung pada input dari jenjang SD/MI. Kita membutuhkan “jalan tol komunikasi” antar-jenjang.
Sudah saatnya kita memiliki semacam “Paspor Belajar Siswa Depok”. Data siswa dari SD mulai dari capaian literasi, numerasi, hingga gaya belajar harus “berjalan” bersama siswa menuju SMP RSSG. Jangan biarkan guru SMP meraba-raba kondisi siswa di tiga bulan pertama. Dengan data yang terintegrasi dan program transisi (matrikulasi) yang terstruktur, kita memastikan anak-anak kita menyeberang jenjang pendidikan dengan selamat, bukan terjatuh di celah transisi.
Kesimpulan
RSSG Kota Depok adalah sebuah rintisan yang berani. Tugas kita, para praktisi, birokrat, dan pendidik, adalah mengawal agar niat baik ini tidak tergelincir menjadi program formalitas belaka.
Mari kita pastikan bahwa subsidi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tidak hanya membeli “kursi gratis”, tetapi berinvestasi pada “otak dan masa depan” anak-anak Depok. Karena pada akhirnya, pendidikan gratis adalah hak warga negara, tetapi pendidikan berkualitas adalah kewajiban moral kita bersama.